MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

Pembeiran makanan tambahan untuk bayi 2- 24 bulan dan untuk ibu hamil dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. tahun anggaran 2022

kegiatan ini dibuka oleha kepala Desa Mallongi-longi, harapan agar warga desa dapat memahami pentingnya penurunan dan pencegahan stunting,.

Golden Tulip Makassar Oktober 12, 2022

Dalam Menjalankan prinsip Good Governance diperlukan peraturan desa di setiap wilayah pedesaan, dan  tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Desa sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa, secara umum Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan terdapat beberapa Jenis Peraturan Desa diantaranya.

- Peraturan Desa

- Peraturan Bersama Kepala Kepala Desa dan

- Peraturan Kepala Desa  

Namun demikian saat ini ada beberapa desa maupun warga desa yang tidak menyadari Pentingnya Peraturan Desa ini. selain itu kurangnya pemahaman dalam hal ini ketidaktahuan akan penysusunan Peraturan desa juga menjadi faktor penghambat sebuah desa untuk tidak mempunyai peraturan desa. 

Dalam Penyusunan Peraturan Desa harus didasarkan uleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. 

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa yang dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) Kab.Pinrang  ini guna memberikan pemahaman dalam penyusunan dan Pembuatan produk hukum di Desa, sehingga sumber daya aparatur desa memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat regulasi di desa 

materi bahasan : 

1. Peran Dinas PMD dalam Penyusunan Produk Hukum Desa

2. Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa

3. Sistematika Penyusunan Produk Hukum Desa

4. Materi Outbound

5. Pembentukan Peraturan Desa

https://youtu.be/bMLSdqZMo8U

Pelayanan Kantor Desa Mallongi-longi 07.00- 16.00. Tidak menutup kemungkinan Pelayanan bagi warga yang membutuhkan diluar jam Kerja.