Pemerintah Kabupaten Bone, kembali menerima penghargaan gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut berdasarkan pengumuman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan secara virtual, Jumat 7 Mei 2021.

Prestasi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten Bone dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 lalu.

Dalam situasi pandemi covid-19 ini pemerintah kabupaten Bone telah membuktikan diri mampu mengatur penggunaan anggaran secara profesional dan tepat sasaran.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Bapak Wahyu Priyono mengucapkan selamat kepada daerah penerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Bupati Bone Bpk. Dr.H.A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. bersyukur dan menyampaikan, bahwa prestasi ini dicapai berkat kerja sama semua elemen termasuk masyarakat.

“Ini keenam kalinya berturut kita raih WTP, capaian ini sebagai bukti kerja sama OPD serta dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Bone” kata Bupati Bone.

Berdasarkan data, pemerintah kabupaten Bone terhitung enam kali berturut raih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Sumber: https://bone.go.id/2021/05/07/bone-kembali-terima-penghargaan-gelar-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp/

Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si. didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ir. H. Sunardi Nurdin memberikan pengarahan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Jl Sultan Hasanuddin, Watampone, Selasa 18 Mei 2021.

Pengarahan bapak Bupati dalam rangka menghadapi Musim tanam periode April – September 2021.

Hadir para Produsen, Distributor, Pengecer Pupuk dan Pimpinan Pertanian/Koordinator Penyuluh Kecamatan se-Kabupaten Bone.

Bupati Bone menuturkan kuota pupuk subsidi Kabupaten Bone itu sangat jauh dari kebutuhan petani.

Oleh karena itu, dia meminta penyaluran pupuk subsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ada agar tepat sasaran.

“Saya minta konsisten pendistribusiannya terutama mengacu kepada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sedangkan kita mau konsisten ke RDKK belum tentu kita bisa penuhi semua,” kata Bapak Bupati.

Bapak Bupati mengatakan, kuota pupuk subsidi hanya 129 ribu ton pada tahun 2021. Sementara kebutuhan berdasarkan RDKK ada 320 ribu ton.

“Kita juga minta ke petani menyadari, kepentingan pupuk jangan dilarikan ke bukan peruntukannya. Pupuk pertanian jangan dibawa ke empang atau ke perkebunan,” tambahnya.

Tak hanya itu, dia juga mengingatkan kepada pihak terkait, utamanya distributor dan penyuluh pertanian. Jangan coba-coba bermain dengan pupuk subsidi.

“Saya minta distributor, penyuluh jangan terlibat dalam persoalan ini. Kalau masyarakat yang mau bermain urusannya dia, yang penting kita jangan ada di dalamnya. Yang menjadi persoalan teman penyuluh bermain di belakangnya. Janganki. Tidak usah terlibat begitu,” ingatnya.(AN).

Sumber: https://bone.go.id/2021/05/18/jelang-musim-tanam-april-september-bupati-bone-distribusikan-pupuk-subsidi-tepat-sasaran/

Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. didampingi Wabup Drs. H. Ambo Dalle, M.M. serta Forkopimda mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual di Baruga Latea Riduni Selasa, 1 Juni 2021.

Upacara secara Virtual ini dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Bpk. Ir.H. Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam amanatnya, presiden mengingatkan agar mewaspadai keberadaan ideologi transnasional di Indonesia. Ia mengatakan ideologi transnasional ini cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat.

Mereka masuk dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Apalagi dengan perkembangan Iptek saat ini yang sangat pesat, disebut Jokowi ikut mendorong penyebaran ideologi ini.

“Kemudahan ini bisa digunakan oleh idiolog-idiolog transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, kecepatan ekspansi ideologi radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara.

“Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antardunia juga semakin mudah dan cepat,” tutur presiden.

Hal ini, kata Presiden adalah salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila saat ini. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia menurut dia, tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan.

Karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat menghadapi hal tersebut dengan cara perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila dengan cara-cara yang tidak biasa.

“Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0 dan sekaligus Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan,” kata Presiden.

Sementara itu dengan mengenakan pakaian adat, Bupati Bone bersama pimpinan forkopimda Bone dengan hidmat mengikuti upacara.

Sumber: https://bone.go.id/2021/06/01/presiden-ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-di-indonesia/

Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. didampingi Wakil Bupati Drs. H. Ambo Dalle, M.M. serta jajaran Forkopimda Bone menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bone, di Ruang Rapim Setda Bone, Kamis 3 Juni 2021.

Maksud dan tujuan Rembuk pada hari ini untuk memastikan terjadinya integrasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara bersama-sama melalui program/kegiatan antar OPD dengan sektor lain Non Pemerintah serta masyarakat luas.

Dengan dilakukan bersama secara terkonvergensi dan terarah sesuai lokus yang telah ditetapkan stunting dapat berkurang bahkan dapat dieliminasi ditahun tahun mendatang.

Dalam kegiatan ini dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual yang diikuti sejumlah OPD, Camat, dan stakeholder lainnya se-Kabupaten Bone.

Bupati Bone mengatakan, komitmen ini segera ditindaklanjuti dengan serius. Secara nyata bersungguh-sungguh mengupayakan berbagai kebijakan melalui sektor terkait untuk mengurangi bahkan menghapuskan stunting di Kabupaten Bone.

“perlu saya tekankan, bahwasanya melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini hendaknya kita semua tanpa terkecuali agar merapatkan barisan secara nyata dan bersungguh-sungguh mengupayakan berbagai kebijakan melalui sektor terkait untuk memerangi stunting di Bone ini” tegasnya.

Lanjut Bupati Bone menegaskan, melalui kesepakatan komitmen ini hendaknya kita pahami bersama sebagai bagian penegasan yang amat penting antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan serta Pihak Terkait untuk dapat menjalin sinergi yang baik untuk memerangi stunting ini.

Diketahui, tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Bone menetapkan zona prioritas penanganan stunting di 50 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu: Kahu, Libureng, Mare, Sibulue, Bengo, Ulaweng, Awangpone, Ajangale, Dua Boccoe, dan Tanete Riattang.

Penetapan lokus tersebut berdasarkan hasil pertemuan terkait Analisis dan Pemetaan Lokus Stunting Kabupaten Bone Tahun 2021. (Murs)

Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. bersama jajaran Forkopimda mengikuti pengarahan tentang Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) Kementerian Dalam Negeri secara virtual.

Hadir Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, Kapolres Bone AKBP Try Handako, Dandim 1407 Bone Kolonel Kav Budiman, Perwakilan Pengadilan Agama Bone, Kepala Bappeda Bone Dr Ade Fariq Ashar, Kasat Pol PP Bone A Akbar, Kepala BPKAD Bone Najamuddin, Sekretaris Dinkes Bone dr. Yusuf.

Forkopimda Bone menyaksikan pengarahan virtual di Baruga Lateya Riduni, Kompleks Rujab Bupati Bone, Jl. Petta Ponggawae, Watampone, Senin 14 Juni 2021.

Kegiatan tersebut diawali dengan pengarahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dilanjutkan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Airlangga Hartarto menuturkan angka konfirmasi masih tinggi di sejumlah daerah dengan update konfirmasi kasus harian nasional mencapai 8189 kasus.

Olehnya itu, dia meminta Gubernur dan Bupati/Walikota mengantisipasi lonjakan kasus di wilayahnya masing-masing.

” Bapak Presiden juga menargetkan vaksinasi 1 juta per hari di Juli mendatang,” kata Airlangga Hartarto.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada jajaran untuk tetap konsisten mengkampanyekan dan menerapkan protokol kesehatan.

Pasalnya, kata dia dengan penerapan konsisten protokol kesehatan terbukti dalam menekan angka konfirmasi Covid-19.

“Mari konsisten memperkuat 3T, Tracing, Treatment, dan Testing kemudian 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” kata Tito. (AN).

Sumber: https://bone.go.id/2021/06/14/forkopimda-bone-ikuti-pengarahan-evaluasi-pelaksanaan-ppkm/